Topik: Satpol PP

Korban Penganiayaan Satpol PP Bone Diintimidasi Atas Nama Pejabat

MAKASSAR, JURNALPOST – Korban penganiayaan sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone, Andi Takdir mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah orang dengan mengatasnamakan pejabat di pemerintah kabupaten itu. Takdir diminta mencabut laporan polisinya disertai ancaman.

Korban Penganiayaan Satpol PP Bone Diintimidasi Atas Nama Pejabat

“Saya lagi dilobi beberapa pejabat Kabupaten Bone untuk meminta perdamaian, saya disuruh mencabut laporan. Tapi saya tetap bertahan, menolak tawaran merekan, ” kata Takdir yang juga ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone ini, Rabu, 3 Januari 2018.

Selain itu, dirinya diminta untuk menemui Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi. Namun Takdir mengaku kukuh pada pendirian untuk tetap melanjutkan kasus penganiayaan terhadap dirinya hingga di pengadilan.

“Saya juga mau dipertemukan bupati. Tapi saya tidak mau karena pasti jawaban saya akan menolak tawaran yang ditawarkan ke saya, ” tegasnya.

Tawaran damai dengan sejumlah uang pun kerap terdengar dari mulut oknum itu. “Ada puluhan juta hingga puluhan miliar, ” kata Takdir.

Sebenarnya tindakan intimidasi verbal itu sudah dialaminya sejak laporan penganiayaan ini bergulir di meja penyidik Polisi Resort (Polres) Bone atau sehari setelah peristiwa yang terjadi pada 24 Desember 2017.

Menurutnya teror dan intimidasi itu makin menjadi-jadi setelah polisi menetapkan lima tersangka dari oknum yang melakukan kekerasan itu. Penetapan tersangka oleh polisi ini dikeluarkan pada 28 Desember.

Seperti yang dialaminya pada Senin, 1 Januari 2018, malam lalu. Takdir menceritakan dua orang preman mendatangi rumahnya untuk mencabut laporan itu dan mengancam keselamatan jiwanya.

“Ada dua preman datang ke rumah untuk membujuk saya dan bernada tinggi sampe mengatakan bahwa, “kau tidak akan tenang tinggal di kampung ini kalo persoalan ini tidak selesai sampai disini”, ” kata Takdir menirukan ucapan preman itu.

Tak hanya malam itu, sejumlah orang mendatangi lagi dan Takdir saat itu malah merekam video dan menyiarkannya secara langsung di media sosial Facebook, melalui akun pribadinya. Namun, Takdir menghapus rekaman itu karena orang itu menyebut sejumlah nama penjabat di Bone.

“Ada lagi, saya sempat siaran langsung, tapi saya hapus karena orang itu menyebut nama-nama penjabat bone, saya hapus siaran langsung itu karena menyebut nama-nama pejabat-pejabat Bone, makanya saya tidak sebarluaskan ancaman tadi, ”

Menurutnya, apa pun bentuk lobi dan intimidasi yang datang padanya, ia bersikeras pada pendiriannya untuk melanjutkan kasus itu ke pengadilan. “Saya tidak akan berhenti disini. Saya tidak akan damai sebelum pelakunya diadili di pengadilan. ” tegasnya.

Selain itu, Takdir sudah mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan pengawalan beberapa perwakilan organisasi difabel, seperti Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan untuk menuntaskan kasus ini.

Ketua LBH Makassar Haswandy Andy Mas mengaku akan mengawal kasus penganiayaan ini hingga tuntas di pengadilan.

Ia pun berencana untuk mendatangi Penyidik Polres Bone untuk berkomunikasi langsung pihak Reskrim terkait bagaimana kelanjutan proses penyidikan kasus tersebut, apalagi terdengar isu bahwa tersangka akan mendapatkan penangguhan penahanan, padahal kasus ini menjadi perhatian publik dan diduga Korban kerap mendapat berbagai macam bentuk intimidasi sehingga Tersangka sepatutnya harus tetap ditahan.

“Kami akan mendatangi Polres untuk berkomunikasi dengan Satreskrim untuk mengetahui kelanjutannya proses hukum kasus tersebut. Jangan sampai Tersangka ditangguhkan penahanannya dan sebaiknya kasus ini dipercepat saja untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga dapat segera disidangkan” kata Wawan, sapaan Haswandy.

Menurutnya selain mendorong percepatan proses hukum, pihak LBH Makassar juga akan melakukan upaya bagi keamanan koran. Mengingat begitu banyak bentuk-bentuk teror dan intimidasi yang muncul belakangan ini.

Karena itu LBH Makassar juga sementara mempersiapkan surat pengaduan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sebelumnya, Takdir dianiaya sejumlah oknum Satpol PP Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu 23 Desember 2017. Kejadian ini bermula saat Satpol PP hendak membubarkan sebuah latihan breakdance yang dilakukan salah satu komunitas pemuda di Bone.

Takdir yang bersama dengan anaknya berusia 4 tahun itu meminta agar petugas Satpol PP Bone tidak semena-mena membubarkan kegiatan tersebut, apa lagi kegiatan itu dilakukan di area publik, hingga terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan Satpol PP kepada Takdir.

Kemudian video kasus dugaan penganiayaan itu beredar di grup chatting wartawan Bone, hingga di media sosial Facebook dan Youtube. Dalam video itu terlihat oknum anggota Satpol PP memiting leher dan memukul bagian kepala korban.

Akibat pemukulan itu, Takdir mengalami luka memar di bagian kepala dan langsung melapor ke Polres Bone.

“Saya sudah lapor, gara-gara kejadian itu anak saya mengalami trauma, saya berharap pihak kepolisian segera bertindak, oknum seperti mereka harus diberi efek jera agar tidak seenaknya pada masyarakat kecil seperti kami, ” kata Takdir.

Sementara kronologis kejadian yang dikeluarkan Satpol PP, Takdir dituduh memprovokasi pemuda yang sedang breakdance itu untuk melanjutkan ekspersinya di pelataran dekat kolam air mancur Lapangan Merdeka Bone. Takdir dianggap mengganggu jalannya operasi Satpol PP ini dan memancing emosi petugas.

Alasan Satpol PP melarang aktivitas di sekitar pelataran kolam yang ramai dikunjungi warga ini, dianggap berbahaya karena memiliki listrik tegangan tinggi. (*)

Berlebihan, Tindakan Satpol PP Serang Sita Makanan

TANGERANG, JURNALPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan razia terhadap pedagang warung Tegal (Warteg) yang buka siang hari pada bulan puasa di Kota Serang dinilai berlebihan. Karena itu, Menteri meminta agar Walikota Serang mengkaji lebih dalam dan memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang melakukan tindakan tersebut.

Berlebihan, Tindakan Satpol PP Serang Sita Makanan

Hal itu dikatakan Yuddy, menanggapi adanya insiden Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang yang menyita seluruh makanan yang ada di salah satu warung makan, baru-baru ini. Penyitaan itu dilakukan lantaran dinilai menyalahi peraturan daerah yang melarang warung makan buka saat siang hari pada bulan ramadhan. Hal itu membuat aparat Satpol PP mengambil tindakan tegas dengan menyita seluruh makanan yang ada diwarung milik ibu Eny (53).

Menteri menegaskan, hal semacam itu ditangani dengan cara pendekatan yang lebih manusiawi. Seharusnya dilakukan para Satpol PP dengan menjunjung moralitas serta saling menghargai satu dengan yang lain. “Sangat disayangkan cara Satpol PP dalam menegakan perda tersebut,” ujarnya di sela sela safari ramadhan di Kantor Walikota Tangerang, Senin (13/06).

Ia menilai masih ada cara lain yang tepat untuk menegakan Perda. Kalau memang Perdanya memerintahkan tidak boleh buka, cukup dengan menutup tempat makan atau warungnya saja, bukan dengan mengambil makanan yang dijualnya. “Perilaku itu bisa menimbulkan persepsi negatif serta antipati masyarakat,” imbuhnya.

Dirinya pun menambahkan perlu adanya sanksi tegas bagi satpol pp tersebut, agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. “Coba itu Walikotanya mengkaji kejadian itu, dan kalau perlu kasih sanksi, atau teguran,” ucapnya. (byu/HUMAS MENPANRB/PR)

Pemerintah Daerah Harus Maksimalkan Penerapan Peraturan Daerah

JURNALPOST.COM – Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, mengatakan, pemerintah daerah harus memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan.

Hal ini dikatakannya agar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam proses penyususnan Perda tersebut tidak menjadi sia-sia dan mubazir.

Pemerintah Daerah Harus Maksimalkan Penerapan Peraturan Daerah

“Pemerintah harus menerapkan Perda yang sudah disahkan itu. Harus diingat, banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah Perda, mulai dari studi banding, proses pembahasannya, hingga proses penetapannya. Jangan sampai biaya yang tidak aedikit itu jadi sia-sia,” kata Arief, kemarin.

Arief juga mengatakan, pemerintah sudah memiliki institusi penegak Perda, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang harus diberdayakan dan dimaksimalkan fungsinya.

“Kan ada Satpol PP yang memang tugasnya sebagai penegak Perda. Itu harus dimaksimalkan fungsinya. Termasuk juga peningkatan kualitas SDM-nya, agar tidak salah menegakkan aturan,” ujarnya.

Terpisah Kepala Satpol PP Provinsi Sulsel, Iqbal Suhaeb, saat dikonfirmasi terkait masalah oenegakan Perda, mengatakan, tahun ini pihaknya akan nenaksimalkan penerapan dan penegakan Perda-Perda yang sudah disahkan dan diberlakukan.

“Kita akan maksimalkan penegakan Perda di tahun ini. Kita juga terus melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi atau badan yang menjadi leading sektor dalam sebuah Perda untuk penegakannya,” kata Iqbal.

Iqbal menyebut, beberapa penegakan Perda yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan diantaranya yaitu Perda mengenai tata ruang dan bangunan, juga termasuk penerapan Perda larangan merokok di tempat umum. (fo)

LATEST NEWS

RANDOM NEWS