Topik: PNS

Yuddy Sidak di Kecamatan Bojongmanik, Jam 9 Baru 4 PNS yang Hadir

LEBAK, JURNALPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kaget saat melakukan sidak ke kantor Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Pasalnya, dari 19 PNS di kantor tersebut, baru 4 orang yang hadir.

Yuddy Sidak di Kecamatan Bojongmanik, Jam 9 Baru 4 PNS yang Hadir
Menteri Yuddy melihat jam tangan saat sidak di Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (15/06)

“Inilah pentingnya pengawasan disiplin pegawai. Masuk kerja dari jam 8 pagi, tetapi sampai jam 9 lebih baru empat orang yang masuk,” kata Yuddy, Rabu (15/06).

Kunjungan Yuddy yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Staf Khusus Bidang Komunikasi Sosial dan Politik M. Fariza Y Irawady, dan Kepala Biro Hukum dan KIP Kementerian PANRB Herman Suryatman dalam rangka Safari Ramadan.

Lebih mengejutkna lagi, dari 15 orang pegawai yang belum hadir, termasuk diantaranya Camat dan Sekcam. Menurut Yuddy, jika pimpinannya saja tidak disiplin maka bawahannya juga akan mengikuti. “Bagaimana mau datang cepat. Camat dan Sekcam-nya saja belum datang. Kalau pimpinannya malas, ke bawahnya juga akan malas. Ini musti dilaporkan ke ibu Bupati,” kata Yuddy.

Yuddy juga prihatin sistem absensi yang masih manual di Kecamatan tersebut, dan minta segera diubah dengan finger print yang bisa dipantau oleh BKD. “Sistem absensinya seperti anak SMA, ini harus diubah, agar BKD mengetahui pegawai mana saja yang disiplin dan yang tidak,” kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB/PR)

Kabar Gembira: Tahun Ini Sulsel Buka Pendaftaran CPNS

SULSEL, JP – Tahun ini pemerintah pusat berencana membuka penerimaan sebanyak 81.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Seluruh Indonesia.
Terkait hal tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, mengatakan, Sulsel juga kemungkinan akan melakukan penerimaan tahun ini. “Secara jumlah, kita juga masih membutuhkan tambahan PNS,” kata Lateif, Jumat (27/5).

Kabar Gembira: Tahun Ini Sulsel Buka Pendaftaran CPNS
Tes CPNS 2016

Menurutnya, di Sulsel saat ini masih kekurangan pegawai, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. “Untuk jumlahnya, saya lupa pastinya berapa. Yang paling kita butuhkan itu di sektor kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Terkait adanya kemungkinan terjadi aksi percaloan atau KKN dalam proses peneriamaan PNS, Latief mengatakan, hal itu sangat kecil kemungkinan bisa terjadi. Pihaknya tidak memberi ruang untuk hal-hal seperti itu sehingga akan semakin memperketat proses penerimaannya, mulai dari proses pendaftaran administrasi awal. Jika nantinya ditemukan hal-hal seperti itu, maka pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan ada beberapa kriteria bagi pelamar umum di luar sekolah kedinasan dan kesehatan, untuk menjadi prioritas dalam perekrutan CPNS tahun 2016. Kriteria ini diperlukan untuk menyaring CPNS yang berkualitas, baik dari sisi pengetahuan maupun integritasnya. Sehingga PNS akan terbebas dari segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Proses rekrutmen harus sesuai dengan ketentuan UU. Kita harus menjamin proses seleksi tersedianya SDM aparatur yang berintegritas, berpengetahuan luas, dan profesional. Jadi mau tidak mau seleksi akan sangat ketat dibanding masa sebelumnya,” kata Yuddy.

Dia menyebutkan, pelamar umum yang didahulukan adalah sarjana-sarjana berprestasi dari perguruan tinggi ternama, baik negeri maupun swasta. Sebisa mungkin, perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dengan program studi yang telah mendapat sertifikasi baik.

“Mahasiswanya juga mendapat Indeks Prestasi (IP) cumlaude, yaitu 3,75. Ini akan kita cari dan kita umumkan, kita akan berikan formasi khusus,” imbuhnya.

Yuddy menambahkan, pengumuman pendaftaran CPNS akan dilakukan pada bulan Juli 2016, dilanjutkan dengan proses rekrutmen pada bulan Agustus 2016. Sehingga pada bulan Oktober dan November bisa langsung dilihat siapa saja yang lolos menjadi PNS tahun 2016.

“Perkiraan saya pelamar umum 10 ribuan. Mahasiswa berprestasi sekurang-kurangnya 10 persen. semua bidang yang dibuka pemerintah untuk penerimaan CPNS bisa diisi,” jelasnya.

Gubernur Targetkan Pembangunan 1000 Rumah Untuk PNS Rampung 2018

JURNALPOST.COM – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menargetkan pembangunan 1.000 rumah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terealisasi pada tahun 2018 betepatan dengan habisnya masa jabatannya sebagai Gubernur.

“Ini tahun saja sudah 20 ribu rumah, tahun lalu 26 ribu rumah. Khusus untuk PNS, ini sudah ada 36 unit, target pemerintah provinsi itu sebanyak 1.000 rumah akan kita siapkan,” kata Syahrul, usai meresmikan penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk para PNS Pemprov Sulsel yang berlokasi di Baddoka, Rabu (16/3).

Gubernur Targetkan Pembangunan 1000 Rumah Untuk PNS Rampung 2018

Syahrul juga mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dikatakannya telah berjanji untuk membantu memfasilitasinya.

“Ini bertujuan supaya Sulsel bisa menjadi provinsi percontohan. Saya juga minta kepada Bupati, khsusnya yang hadir hari ini, Lutim, Pinrang, Selayar, Luwu, dan Takalar, untuk membantu saya mempersiapkan ini. Masing-masing bisa mempersiapkan 100 rumah,” ujarnya.

Untuk kesiapan anggaran fisik pembangunan 1.000 rumah ini, Syahrul mengatakan, tentunya diharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan anggaran pengadaan lahannya akan disiapkan oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, menambahkan, saat ini Pemprov masih memiliki lahan untuk pembangunan rusunawa.

“Kita punya beberapa lahan, seperti di Sudiang, dan beberapa lokasi lainnya. Sisa kita melihat mana yang layak,” ujarnya.

Untuk pengerjaan fisik, Latief mengatakan, pihaknya berharap itu bisa diberikan dari Kementerian. Pihaknya diakuinya siap untuk menyediakan lahan bila angharan oembanhunan fisiknya dianggarkan oleh pihak Kementerian.

Sementara itu, Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian PU-PR, Syarif Burhanuddin, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi pembangunan Rusunawa Pemprov Sulsel ini.

“Seharusnya memang begini, dihuni dulu, baru diresmikan. Sekarang ada 174 Rusun di Indonesia yang telah dibuat tetapi tidak difungsikan karena diresmikan dulu baru dihuni,” kata Syarif.

Rusunawa ini, lanjutnya, sangat bermanfaat bagi PNS yang masih berpendapatan rendah dan belum bisa menyicil rumah.

“Seperti PNS yang masih berpendapatan Rp3 juta. Nanti kalau sudah mampu, rusunawa ini diserahkan lagi kepada PNS yang belum mampu,” ujarnya.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel, Andi Bakti Haruni, menjelaskan, Rusunawa ini tidak bisa dimiliki dan hanya disewakan kepada lara PNS. Saat ini sebanyak 36 unit rumah dalam Rusunawa ini sudah memiliki penghuni.

“Sewanya itu Rp200 ribu per bulan. Itu sudah lengkap dengan meubelernya. Mulai kemarin sudah ada yang masuk, sudah membenahi dan membersihkan. Dari 36 unit yang ada, semua sudah terisi,” terangnya.

Bakti berharap, pemerintah pusat dapat mengadakan penambahan blok Rusunawa di tahun depan. (fo)

Pengalih Kelolaan SMA/SMK #Tenaga Honorer Akan Dirasionalisasi

JURNALPOST.COM – Pengalih kelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi saat ini terus berproses. Jika tidak ada hambatan berarti, diperkirakan bulan ini proses penyerahan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D) untuk pengalih kelolaan SMA/SMK ini akan rampung.

Dengan rampungnya proses penyerahan P3D tersebut, secara otomatis semua guru dan tenaga administrasi SMA/SMK berstatus sebagai PNS pemprov, dan tahun depan segala bentuk pembiayaan untuk SMA/SMK akan menjadi tanggungan pemprov.

Menurut informasi, jumlah guru dan tenaga administrasi SMA/SMK berstatus PNS yang ada di Sulsel saat ini kurang lebih 19.000 orang. Jumlah itu belum ditambah dengan jumlah tenaga pengajar honorer.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, mengatakan, setelah proses oenyerahan P3D selesai dan ditandatangani, secara otomatis pembiayaan untuk gaji tenaga SMA/SMK seperti guru, tenaga administrasi, dan termasuk tenaga honorer akan menjadi tanggungan pemprov.

Akan tetapi, lanjut Latief, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi, terutama terkait jumlah tenaga honorer yang ada.

“Bisa saja kita lakukan rasionalisasi, kita akan verifikasi dan evaluasi dulu jumlah tenaga honorer SMA/SMK ini,” kata Latief, kemarin.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan data dan jumlah honorer yang rasional, yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga, tidak semua honorer yang ada berstatus honorer pemda.

“Sebagian juga kan ada yang diangkat oleh Yayasan. Itu kan menjadi tanggung jawab Yayasan, terutama sekolah swasta,” ujarnya.

Untuk masalah tunjangan (pakasi) para guru SMA/SMK bila nanti sudah berstatus sebagai PNS pemprov, Latief mengatakan, hal itu juga akan menjadi salah satu point yang akan dibahas dan dikaji lebih dalam.

“Termasuk tentang pakasi guru itu masih akan dikaji, karena mereka juga sudah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan sertifikasi,” paparnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan para guru SMA/SMK ini akan mendapatkan pakasi seperti yang diperoleh oleh PNS pemprov, Latief mengatakan, hal itu sangat kecil kemungkinannya. Karena apabila itu dilakukan, berarti para guru akan mendapat tunjangan yang double.

“Saya kira kecil kemungkinan akan ada double tunjangan, mereka dapat pakasi dapat juga tunjangan profesi. Berarti double pendapatan dong. Sangat kecil kemungkinan bisa seperti itu,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, menilai, proses pengalih kelolaan SMA/SMK ini tentu akan menjadi beban berat bagi pemerintah provinsi.

“Ini akan menjadi beban yang berat bagi pemprov, terutama masalah pembiayaannya. Akan tetapi karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang, maka itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” kata Arief.

Menurutnya, hal ini masih membutuhkan pengkajian yang lebih dalam, terutama yang terkait dengan masalah keberadaan tenaga pengajar honorer yang ada di SMA/SMK.

“Memang jumlah tenaga honorer juga harus rasional. Tetapi pemprov juga harus mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer ini, karena di daerah-daerah tertentu ada yang lebih banyak tenaga pengajar yang berstatus honorer daripada PNS. Pemprov harus berhati-hati mengambil keputusan,” paparnya. (fo)

Rusunawa Kurang Diminati Pegawai Negeri Sipil

JURNALPOST.COM – Meskipun pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yang berlokasi di Baddoka, Makassar, bulan ini pekerjaannya akan rampung dan bisa dihuni, tetapi sejauh ini minat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghuni bangunan tersebut masih minim.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel mencatat, sejauh ini baru 50 orang PNS Pemprov yang mendaftar untuk menyewa Rusunawa tersebut.

Rusunawa Kurang Diminati Pegawai Negeri Sipil

Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan BKD Sulsel, Suraedah, mengatakan, jumlah itu jauh berkurang jika dibandingkan pada masa sebelum pembangunan dimulai. Saat awal pembangunannya, BKD mencatat, jumlah peminatnya sekitar 400 orang.

“Mungkin karena mereka pikir lokasinya cukup jauh. Yang bertahan ini rata-rata berkantor di dekat lokasi Rusunawa,” kata Suraedah, Kamis (10/3).

Selain itu, Suraedah juga menduga alasan berkurangnya peminat Rusunawa ini karena adanya kesalahpahaman. Ia menduga pada awalnya PNS mengira Rusunawa tersebut kelak akan menjadi hak milik, bukan sewa.

Pemprov Sulsel sendiri belum menentukan siapa saja PNS yang berhak menempati Rusunawa Baddoka tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru berencana menyerahkan penggunaan aset senilai Rp10,2 Miliar itu kepada Pemprov pada 16 Maret nanti.

Menurut Suraedah, setelah penyerahan itu Pemprov baru memiliki hak untuk menentukan jumlah retribusi dan menunjuk siapa saja yang bisa menghuni Rusunawa tersebut.

Rusunawa Pemprov di Baddoka ini terdiri dari dua blok bangunan dengan 36 unit rumah berukuran 36 meter persegi. Menurutnya, rumah itu diperuntukkan bagi para PNS Pemprov, dengan syarat belum memiliki rumah.

“Memang dibangun untuk membantu pegawai yang belum memiliki rumah tinggal. Tapi statusnya hanya sewa,” ujarnya.

Untuk diketahui, setiap unit Rusunawa Baddoka dilengkapi dengan fasilitas dua kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan toilet. Untuk jangka panjang, di lokasi berdirinya Rusunawa tersebut rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas umum.

Selain itu, Pemprov juga berencana untuk menyiapkan bus yang akan beroperasi sebagai sarana transportasi antar jemput pegawai ke kantor.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Sulsel, Aladin, menjelaskan, Rusunawa Baddoka ini merupakan proyek nasional yang dikelola oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Akan tetapi, lanjutnya, ke depan bangunan itu akan menjadi aset Pemprov Sulsel. Untuk status sewa bagi PNS yang akan menempati Rusunawa tersebut dikatakannya sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Menurutnya, tidak ada arahan untuk menjual unit rumah itu.

Aladin juga menambahkan, pada tahun ini, Pemprov kembali mengajukan penambahan tiga blok Rusunawa ke pusat. Meski belum ada persetujuan, akan tetapu pihaknya meyakini permintaan itu akan dipenuhi.

“Sudah ada tanda-tanda. Tapi belum ada kepastian.” tutupnya. (fo)

Menteri Yuddy: Tidak Mentolerir PNS Terlibat Terorisme

JAKARTA, JURNALPOST.COM – Sebagaimana diberitakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap terduga teroris ARW (40) di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jumat (19/2) malam. ARW merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Yang bersangkutan tercatat pernah menjadi PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang dan sempat tinggal di Jakarta. Ia digerebek puluhan polisi berpakaian preman di rumahnya di Perum Griya Permata Alam (GPA) Blok JM-7, Malang.

Menteri Yuddy Tidak Mentolerir PNS Terlibat Terorisme

Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi kepada jajaran Densus 88 yang telah bertindak cepat.

“Apresiasi kepada Densus 88 yang telah bergerak cepat menangkap ARW, terduga teroris. Kita negara hukum, mari beri kesempatan penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” ujar Yuddy di Jakarta, Minggu (21/02).

Yuddy menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari lapangan, ARW sudah mengundurkan diri dari PNS. Pemberhentian formal yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses.

“Kami sudah crosscheck, berdasarkan informasi dari Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sebulan yang lalu yang bersangkutan memang sudah mengundurkan diri dari PNS,” tutur Yuddy.

Karena itu, sebagai menteri yang memimpin kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara, Yuddy menyampaikan beberapa pernyataan tegas yang diharapkan dipedomani oleh jajaran aparatur negara.

“Terkait kejadian ini. Pertama, kami tidak mentolerir PNS yg terlibat dalam jaringan terorisme. Kedua, kami minta Bupati Malang untuk mempercepat proses pemberhentian yang bersangkutan. Ketiga, kepada penegak hukum silahkan tindak yang bersangkutan secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Yuddy.

Selanjutnya, Menteri Yuddy juga meminta kepada seluruh pimpinan instansi, terutama kepada para kepala daerah, untuk lebih berhati-hati dan terus memonitor PNS di lingkungannya masing-masing.

“Jangan sampai kecolongan. Pastikan tidak ada PNS yang terlibat terorisme dan kegiatan radikal lainnya yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan pemerintah, serta lakukan langkah-langkah antisipatif dan proaktif dalam rangka deteksi dan cegah dini,” Pungkasnya (HUMAS/MENPANRB/PR)

Besaran Nilai SPPD PNS Meningkat Drastis

JURNALPOST.COM – Banyaknya keluhan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2015, membuat pemerintah pusat akhirnya kembali memberikan kewenangan pengaturan SPPD ke masing-masing daerah.

Besaran Nilai SPPD PNS Meningkat Drastis

Sebagai penyesuaian terhadap hal tersebut, dilakukan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2015 dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2015. Dalam Pergub ini terjadi perubahan nilai satuan uang harian untuk para PNS yang melakukan perjalanan dinas.

Selama ini, uang harian untuk perjalanan dinas dalam daerah (24 Kabupaten/Kota), dipatok sebesar Rp430 ribu. Ini berlaku untuk semua jabatan, mulai dari Gubernur hingga golongan II, I dan PTT.

Dalam perubahan Pergub tersebut, alokasi uang harian perjalanan dinas meningkat drastis. Untuk Gubernur, sebesar Rp2.5 juta, Wakil Gubernur Rp2,2 juta, dan yang terendah untuk golongan II, I, dan PTT yaitu sebesar Rp75 ribu.

Sedangkan untuk perjalanan dinas luar kota yang selama ini uang harian dibeda-bedakan untuk tiap daerah tujuan. Dalam perubahan aturan ini, uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur dan seluruh PNS disamakan untuk semua daerah, tetapi berbeda dari segi jabatan dan golongan.

Uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur sebesar Rp5 juta, dan itu belum termasuk uang tiket dan penginapan. Dalam aturan, tiket dan penginapan disesuaikan. Sedangkan untuk golongan II, I, dan PTT sebesar Rp850 ribu.

“Nilainya memang naik karena semua orang mengeluh. Pak Menteri saja mengeluh, makanya pengaturannya dikembalikan ke daerah,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPBD) Sulsel, Agustinus Appang, Senin (15/2).

Untuk uang harian perjalanan dinas Gubernur di dalam daerah yang sebesar Rp2,5 juta tersebut terbagi atas uang saku Rp1 juta, uang makan Rp800 ribu, dan Rp700 ribu untuk transport lokal.

Sementara untuk uang harian perjalanan dinas luar daerah yang jumlahnya sebesar Rp5 juta, terbagi atas Rp2,5 juta uang saku, Rp1 juta uang makan, dan Rp1,5 juta transport lokal. (FO)

Menpan: Guru Honorer Daerah Terpencil Prioritas Jadi PNS

Sekitar 300 Guru Honorer Pedalaman di Sulawesi di Prioritaskan Jadi PNS

JAKARTA, JURNALPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan tenaga pendidikan honorer yang sudah lama bertugas di daerah pedalaman dan terpencil akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada rekrutmen CPNS tahun ini.

Dia mengakui, ada ribuan guru honorer tersebar di seluruh Indonesia yang tidak kebagian kuota pengangkatan PNS pada rekrutmen CPNS tahun sebelumnya. “Tahun ini guru honorer yang tercecer pada pengangkatan sebelumnya sudah diproses,” katanya usai salat Jumat di masjid Markas Polda Jatim, Surabaya, Jumat 5 Februari 2016.

MENPAN : PEMERINTAH TAK MUNGKIN TABRAK UU UNTUK ANGKAT HONORER K2
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bertemu dengan perwakilan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FGK2I) yang dipimpin oleh Titi Purwaningsih
sebagai Ketua FHK2I, Iman Supriatna sebagai Koordinator Wilayah Jawa. Barat, Syahrizal sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Selatan, dan Iwan Ali Darmawan sebagai Advokasi FHK2I di Jakarta, Kamis (4/2).

Yuddy mengatakan, guru honorer yang kini status pengangkatannya sebagai PNS tengah diverifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Yang diutamakan guru yang sudah lama mengajar di kawasan pedalaman dan terpencil. Seperti di Sulawesi ada 300-an guru,” ujarnya.

Selain guru, dia menyebutkan tenaga honorer yang kini status pengangkatan PNS-nya tengah diproses ialah tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, dan tenaga penyuluh pertanian. Proses rekrutmen diurus masing-masing kementerian.

“Sesuai moratorium, anggarannya sudah dicadangkan di kementerian masing-masing sejak tahun 2014,” ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura itu menyebutkan, jumlah tenaga bidan honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang diproses sebanyak 42 ribu orang, dokter 2.000 orang, tenaga penyuluh pertanian 24 ribu orang. Namun ia mengaku lupa berapa kuota CPNS untuk guru honorer.

“Tenaga di luar bidang khusus itu, misalnya fungsional umum, di luar moratorium. Pemerintah tidak menganggarkannya,” tandas Yuddy.

Sebelumnya Senin, 1 Februari 2016, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengangkat pegawai honorer kategori II sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS).

Ariza, sapaan akrab Ahmad Riza Patria, mencatat bahwa janji itu juga tak sebatas janji dari Yuddy, tapi juga janji Joko Widodo saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.

“Jadi Menpan harus cari solusi terobosan yang dapat menyelesaikan masalah honorer ini, apalagi janji Jokowi saat Pilpres sangat jelas kan angkat honorer jadi PNS,” kata Ariza. (HUMAS MENPANRB)

Anies Baswedan: Guru Honorer, Kalau Ingin jadi PNS Minta ke Pemda atau Kepsek

JURNALPOST.COM, JAKARTA – Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku kerap dibikin repot atas permintaan guru honorer yang ingin diangkat menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Desakan tersebut tak hanya berlangsung sekali atau dua kali saja, akan tetapi sudah berulang kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.

Anies Baswedan: Guru Honorer, Kalau Ingin jadi PNS Minta ke Pemda atau Kepsek
Anies Baswedan

Padahal yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan. ujar Anies

Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. “Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red),” ujar Anies di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terkait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola pemprov.

“Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang,” terangnya.

Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.

Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang. (JPG)

Kisah Sedih Guru Honorer, Dibayar Rp15 Ribu Sekali Ngajar

JURNALPOST.com, PANGKEPPengabdian guru honorer diseluruh Indonesia mestinya diapresiasi oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan kesejahteraan dengan memberikan gaji setara upah minimum kota/kabupaten.

Abdul Azis adalah alalah salah satu dari kesekian banyak Guru honorer yang berharap impiannya terwujud yakni diangkat menjadi CPNS. Baginya status sebagai PNS dianggap sebagai jalan menuju nasib yang lebih baik. Pasalnya, selama ini “upah” yang diterima sebagai Guru sukarela tidak seberapa.

Abdul Azis, misalnya. Guru honor yang mengabdikan diri pada salah satu sekolah Tepencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengaku telah mengajar selama sebelas tahun. Bayaran dihitung per ngajar, yakni lima belas ribu yang diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kalau saya tiap bulan di gaji tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Itupun harus menunggu 1 triwulan baru kami terima” ujarnya bercerita, kemarin pada Jurnalpos.com.

Abdul Azis Saat Mengajar di Kelas
Abdul Azis Saat Mengajar di Kelas

Untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup, ia juga bekerja sebagai petani dan guru mengaji dikampungya. Karena apabila hanya mengadalkan pengasilan dari mengajar di sekolah jelas tidak akan mencukupi kebutuhan hidup ia dan keluarganya.

Meskipun gaji yang diterima bisa dikatakan tidak mencukupi, ia tak pernah patah semangat mengajar. Utamanya dalam mendidik murid-muridnya, karena selama bertahun-tahun mengajar ia merasa semakin cinta akan dunia pendidikan. Bahkan, tidak ada pikiran untuk meninggalkan pekerjaan yang mulia ini.

Ia berharap, semoga pemerintah lebih memperhatikan guru honorer. “Harapan untuk menjadi PNS tetap ada,” ujarnya.

Guru pendidikan Agama Islam ini tak berharap banyak, ia hanya tak ingin ada perbedaan antara guru honorer dan PNS. Ini karena menurutnya, beban mengajar antara guru honorer dan PNS hampir sama. Bahkan ada guru honorer yang jam mengajarnya lebih banyak dari pada PNS.

Apabila tidak bisa diangkat menjadi PNS, ia dapat memamklumi hal tersebut dikarenakan jumlah honorer yang tidak sedikit. Tetapi dari sisi kesejahteraan tenaga honorer, pemerintah juga harus melihat perjuangan kami. “Semoga ada jaminan yang ril dari pemerintah bagi kesejahteraan guru honorer,” ucapnya.

Kisah Sedih Guru Honorer, Dibayar Rp15 Ribu Sekali Ngajar
Perjalanan Saat menuju ke Tempat Tugas, Berjalan kaki sejauh 15 Km

Sebagai guru di Daerah terpencil seharusnya ia mendapatkan upah tunjangan Daerah Khusus, Namun sampai saat ini ia belum pernah medapatkannya, padahal yang menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut hanya dengan memiliki NUPTK dan jumlah jam mengajar yang cukup. terangnya

“Kalau ada kerjaan lain lebih sejahtera, mungkin saya akan putar haluan. Tetapi saya berharap akan ada angin segar khususnya bagi guru honorer di tahun 2016,” ucap pria paru baya itu.

Senada dengan honorer lainnya, Sahari. “Walaupun besaran honor yang diterima sangat jauh dari apa yang diharapkan, tetapi saya merasa senang dan bangga menjalani profesi ini. Tetapi alangkah baiknya nasib guru honorer dapat diperjelas. Seperti pengangkatan K2 yang sampai saat ini ditangguhan tanpa batas waktu, padahal kami sudah ingin terus mengabdi.”

- Advertisement -

LATEST NEWS

RANDOM NEWS