Topik: K2

Menpan Apresiasi Demo Honorer K2 Tertib

JAKARTA, JURNALPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. “Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis,” ujar Yuddy.

Yuddy yang siang tadi turun ke lapangan serta memantau jalannya pelaksanaan demonstrasi, lebih lanjut mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. “Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Yuddy juga menampik ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.

Menpan Apresiasi Demo Honorer K2 Tertib
Menteri PANRB sedang memantau para demonstran saat terjadi aksi demonstrasi FHK2I di depan Istana Negara di Jakarta, Rabu (10/2)

“Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran,” ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. “Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil,” katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

“Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak,” kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. “Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan Patung Kuda Indosat.

Pukul 07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman. (ags/HUMAS MENPAN)

MENPAN : PEMERINTAH TAK MUNGKIN TABRAK UU UNTUK ANGKAT HONORER K2

JAKARTA, JURNALPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, ia sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah.

Namun Yuddy menegaskan bahwa pihaknya terus membuka komunikasi dengan para eks tenaga honorer kategori 2 (K2) yang meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percalonan PNS ini melenggang dan tertawa,” kata Yuddy Chrisnandi saat menerima kunjungan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), di Kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.

Menteri Yuddy menegaskan tuntutan tenaga honorer K2 ini sebenarnya bisa dipenuhi asalkan ada ketersediaan anggaran dan ada payung hukum yang jelas. Tapi sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut. “Di APBN tidak ada anggarannya dan payung hukumnya pun tidak ada,” ujarnya.

Dia menegaskan Kementerian PANRB sudah dengan penuh kesungguhan untuk mencari jalan keluar, antara lain dengan mengupayakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu juga membuat rencana penyelesaian dalam bentuk road map seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Surat menyuratnya ada, semua lengkap sebagai bentuk upaya kita,” katanya.

MENPAN : PEMERINTAH TAK MUNGKIN TABRAK UU UNTUK ANGKAT HONORER K2
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bertemu dengan perwakilan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FGK2I) yang dipimpin oleh Titi Purwaningsih sebagai Ketua FHK2I, Iman Supriatna sebagai Koordinator Wilayah Jawa. Barat, Syahrizal sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Selatan, dan Iwan Ali Darmawan sebagai Advokasi FHK2I di Jakarta, Kamis (4/2)..

Menurut Yuddy juga mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha mencari celah kewenangan atau diskresi yang bisa digunakan Menteri PANRB untuk dijadikam payung hukum menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tidak ada jalan yang bisa ditemukan. Seperti diketahui dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung.

Keputusan Menteri tidak bisa melebihi peraturan pemerintah atau undang-undang. “Saya sudah menggunakan kewenangan maksimal. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran,” ujar Guru Besar Ilmu FISIP Universitas Nasional tersebut.

Ditambahkan, kalaupun pemerintah terus didesak mengabulkan keinginan tenaga honorer K2, posisi pemerintah tidak mungkin menabrak aturan. “Kami didesak seperti apa saja tidak mungkin, karena memang anggarannya tidak ada. Kalaupun anggarannya ada, payung hukumnya juga harus tersedia,” imbuh Yuddy seraya menambahkan bahwa untuk membuat payung hukum ini Dewan Perwakilan Rakyat sangat berperan.

Secara pribadi, yuddy menyadari jawaban pemerintah ini mungkin tidak diharapkan oleh tenaga honorer K2. “Tapi inilah yang bisa saya sampaikan,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu Forum Honorer Kategori 2 dipimpin Ketua Titi Purwaningsih, Koordinator Wilayah Jawa Barat Imam Supriyatna, Koordinator Wilayah Sumatera Selatan Syahrizal, dan Iwan Ali Darmawan sebagai Advokasi FHK2I.

Titi Purwaningsih dalam kesempatan itu menyatakan dapat memahami posisi Menteri PANRB yang harus taat pada undang-undang. Kendati demikian dia berharap agar pemerintah mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS. “Kami minta pengabdian kami dihargai. Kami tidak mau tau, walaupun anggaran tidak tersedia serta payung hukum tidak ada, kami minta untuk diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Titi juga mengungkapkan bahwa para tenaga honorer K2 akan melakukan aksi demo di Istana Negara pada 8 – 12 Februari 2016 mendatang.

Menanggapi ini, Yuddy berharap agar aksi menyampaikan aspirasi berjalan lancar dan damai. “Hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi,” terangnya. (vd/HUMAS MENPANRB)

Kisah Sedih Guru Honorer, Dibayar Rp15 Ribu Sekali Ngajar

JURNALPOST.com, PANGKEPPengabdian guru honorer diseluruh Indonesia mestinya diapresiasi oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan kesejahteraan dengan memberikan gaji setara upah minimum kota/kabupaten.

Abdul Azis adalah alalah salah satu dari kesekian banyak Guru honorer yang berharap impiannya terwujud yakni diangkat menjadi CPNS. Baginya status sebagai PNS dianggap sebagai jalan menuju nasib yang lebih baik. Pasalnya, selama ini “upah” yang diterima sebagai Guru sukarela tidak seberapa.

Abdul Azis, misalnya. Guru honor yang mengabdikan diri pada salah satu sekolah Tepencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengaku telah mengajar selama sebelas tahun. Bayaran dihitung per ngajar, yakni lima belas ribu yang diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kalau saya tiap bulan di gaji tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Itupun harus menunggu 1 triwulan baru kami terima” ujarnya bercerita, kemarin pada Jurnalpos.com.

Abdul Azis Saat Mengajar di Kelas
Abdul Azis Saat Mengajar di Kelas

Untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup, ia juga bekerja sebagai petani dan guru mengaji dikampungya. Karena apabila hanya mengadalkan pengasilan dari mengajar di sekolah jelas tidak akan mencukupi kebutuhan hidup ia dan keluarganya.

Meskipun gaji yang diterima bisa dikatakan tidak mencukupi, ia tak pernah patah semangat mengajar. Utamanya dalam mendidik murid-muridnya, karena selama bertahun-tahun mengajar ia merasa semakin cinta akan dunia pendidikan. Bahkan, tidak ada pikiran untuk meninggalkan pekerjaan yang mulia ini.

Ia berharap, semoga pemerintah lebih memperhatikan guru honorer. “Harapan untuk menjadi PNS tetap ada,” ujarnya.

Guru pendidikan Agama Islam ini tak berharap banyak, ia hanya tak ingin ada perbedaan antara guru honorer dan PNS. Ini karena menurutnya, beban mengajar antara guru honorer dan PNS hampir sama. Bahkan ada guru honorer yang jam mengajarnya lebih banyak dari pada PNS.

Apabila tidak bisa diangkat menjadi PNS, ia dapat memamklumi hal tersebut dikarenakan jumlah honorer yang tidak sedikit. Tetapi dari sisi kesejahteraan tenaga honorer, pemerintah juga harus melihat perjuangan kami. “Semoga ada jaminan yang ril dari pemerintah bagi kesejahteraan guru honorer,” ucapnya.

Kisah Sedih Guru Honorer, Dibayar Rp15 Ribu Sekali Ngajar
Perjalanan Saat menuju ke Tempat Tugas, Berjalan kaki sejauh 15 Km

Sebagai guru di Daerah terpencil seharusnya ia mendapatkan upah tunjangan Daerah Khusus, Namun sampai saat ini ia belum pernah medapatkannya, padahal yang menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut hanya dengan memiliki NUPTK dan jumlah jam mengajar yang cukup. terangnya

“Kalau ada kerjaan lain lebih sejahtera, mungkin saya akan putar haluan. Tetapi saya berharap akan ada angin segar khususnya bagi guru honorer di tahun 2016,” ucap pria paru baya itu.

Senada dengan honorer lainnya, Sahari. “Walaupun besaran honor yang diterima sangat jauh dari apa yang diharapkan, tetapi saya merasa senang dan bangga menjalani profesi ini. Tetapi alangkah baiknya nasib guru honorer dapat diperjelas. Seperti pengangkatan K2 yang sampai saat ini ditangguhan tanpa batas waktu, padahal kami sudah ingin terus mengabdi.”

- Advertisement -

LATEST NEWS

RANDOM NEWS