Topik: Diskorsing

Mahasiswa FH UMI Diskorsing, Mahasiswa itu Akan Tuntut Dekan FH UMI

JURNALPOST.COM, MAKASSAR —Kampuslah satu-satunya sebagai ruang mimbar bebas mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya maupun menuangkan gagasan yang cemerlan, tapi ternyatanya itu sudah terbalik karena mahasiswa yang menyampaikan pendapat itu dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Terjadi dalam fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar (UMI ) yang mengeluarkan skorsing kepada dua orang mahasiswanya yang bernama Andi Fajar Gusnawan angkatan 2015 dan Fikram Maulana angkatan 2014.

Mahasiswa yang di akorsing ini dituduh melanggar peraturan UMI No 1 tahun 2014 tentang ketentuan pokok akademik maupun peraturan UMI No 1 tahun 2013 tentang ketentuan pokok kemahasiswaan.

Mahsiswa yang diskorsing ini hanya melakukan aksi dalam kampus dengan menuntut transparansi anggaran dan meminta mahasiswa dilabatkan dalam pembahasan kebijakan kampus karena justru tuntutan inilah berujung pada dikeluarkannya SK skorsing oleh dekan dan diberikan kepada mahsiswa yang bersangkutan pada hari kamis, 8 Maret 2018.

“Saya kaget pada saat saya terima surat skorsing itu karena saya hanya turun aksi dengan mempertanyakan transaparansi anggran tapi justru saya di skorsing, nah padahal itu persolan transparansi diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan uu no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam pasal 63 huruf B bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip  transparansi. Hal senada yang disampaikan juga andi F Fajar Gusnawan yang sebagai korban skorsing juga, Lanjut fikram bahwa kasus ini saya akan bawa ke pengadilan,” kata Fikram Maulana.

Sementara itu, Saeful sebagai alumni fakultas Hukum UMI, mengungkapkan, ia merasa miris mendengar SK skorsing yang dikeluarkan Dekan Fakultas Hukum UMI dia berpendapat bahwa sanksi itu sebelum dijatuhkan kepada mahasiswa seharusnya  diberikan ruang dulu untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan.

“Kita ketahui bersama bahwa menyampaikan pendapat itu kan sudah di jamin dan dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan diatur lebih lanjut dalam uu no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum,” ungkap Saeful.

Skorsing ini, lanjut Saeful, adalah suatu pelanggaran terhadap UUD 1945 maupun UU No 9 tahun 1998, dan ini tidak bisa di diamkan harus ditindak lanjuti dirana hukum, katanya. (*)

Hanya Tanyakan Transparansi Anggaran, Mahasiswa Hukum UMI Ini Diskorsing

JURNALPOST.COM, MAKASSAR – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) angkatan 2014 atas nama Fikram Maulana dan Angkatan 2015 Andi Fajar Agus Gunawan diskorsing selama 2 semester oleh Dekan Fakultas Hukum UMI.

Skorsing yang diberikan kepada 2 mahasiswa semester akhir ini tertuang dalam surat Keputusan Fakultas Hukum UMI yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Hukum Muhammad Syarif Nuh.

Dalam surat skorsing yang tertanggal 2 Maret 2018 tersebut, Fikram dan Andi Agus dianggap melakukan pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Universitas Muslim Indonesia.

Sementara, menurut Fikram, fakta yang ada yakni pihak Birokrasi tak ingin mahasiswa mempertanyakan soal transparansi anggaran Fakultas Hukum UMI.

“ini soal transparansi anggaran Fakultas Hukum UMI, kami selama ini lakukan Demo menuntutu itu,” tegas Fikram
Saat dikonfirmasi.

Surat skorsing dari dekan fakultas hukum UMI

Berdasarkan penelusuran jurnalpost.com yang dirangkum bersumber dari pihak mahasiswa, kronologi awalnya, dimulai saat beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Makasaar yang melakukan aksi kampanye pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang bertempat di didalam Fakultas Hukum UMI pada 1 Maret 2018 lalu.

Aksi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa merupakan aksi kampanye setelah melakukan diskusi terkait masalah keharusan adanya transparansi anggaran dari pihak kampus, khususnya fakultas Hukum UMI, yang mendorong kepada mahasiswa dan perlunya keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus. Aksi kampanye yang dilakukan tak lain untuk mencegah adanya tindakan korupsi dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kampus.

Saat itu, tepatnya pukul 11.00, 1 Maret 2018, peserta aksi kampanye berkumpul di dalam Fakultas Hukum dan menyiapkan segala jenis keperluan aksi kampanye sepeti petaka dan selebaran mengenai Wujudkan Transparansi Anggaran dan Pelibatan Mahasiswa Dalam Pengambilan Kebijakan Kampus yang pada nantinya menjadi wadah mahasiswa Fakultas Hukum menyampaikan apirasinya. Lalu, selebaran yang berisi aspirasi dibawa dan disampaikan langsung oleh peserta aksi kepada Dekan Fakultas Hukum.

Pukul, 11:20 Wita, Peserta aksi kampanye bergerak menuju titik pertama yakni di depan Fakultas Hukum. Setelah menyampaikan tentang maksud dan tujuan aksi yang dilakukan dalam bentuk orasi, peserta aksi melanjutkan pada titik kedua yakni di dalam kampus.

Pada pukul Waktu 11:30 Wita, Peserta aksi kampanye menyampaikan aspirasinya melalui orasi ilmiah dan beberapa peserta lainnya berjalan membagikan selebaran dan petisi untuk ditandatangi.

Lanjut, pada pulul 12:15 Wita, peserta aksi mengumpulkan selebaran kembali yang telah berisi aspirasi Mahasiswa Fakultas Hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan. Setelah terkumpul, peserta aksi kampanye menuju ruang Dekan untuk memberikan lembaran-lembaran berupa aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum.

Dilanjutkan, pada 12:18 Wita, massa aksi kampanye menemui dekan di dalam ruangannya yang diwakili oleh 3 orang peserta aksi. Tetapi, kahadiran peserta aksi kampanye yang diwakili oleh 3 orang untuk menyampaikan aspirasi Mahasiswa Hukum yang telah dikumpulkan lewat dialog malah mendapat ancaman dan interversi dari Dekan Fakultas Hukum dengan kata-kata kasar, khususnya ancaman skorsing.

Sampai saat berita ini diterbitkan, pihak pojoksulsel.ccom masih terus mencoba menghubingi pihak Fakultas Hukum UMI.(*)

LATEST NEWS

RANDOM NEWS