Rencana Kenaikan Tarif Iuran BPJS Ditunda

JURNALPOST.COM – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) direncanakan mengalami kenaikan per 1 April mendatang.

Dengan terbitnya perpres tentang Jaminan Kesehatan tersebut, rencananya besaran iuran kelas satu yang semula Rp59.500 menjadi Rp80.000, iuran kelas dua yang semula Rp42.500 menjadi Rp51.000 dan iuran untuk kelas tiga yang semula Rp25.500 menjadi Rp30.000.

Rencana Kenaikan Tarif Iuran BPJS Ditunda

Tetapi, berdasarkan hasil pertemuan antara Komisi IX DPR-RI dengan Kementerian Kesehatan, disepakati penerapan kebijakan kenaikan tarif iuran tersebut ditunda untuk sementara.

Anggota Komisi IX DPR-RI, Syamsul Bachri, mengatakan, masih banyak hal yang perlu dikaji dalam menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut, disepakati akan terlebih dahulu dilakukan audit investigasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Berdasarkan hasil rapat komisi IX dengan kementerian kesehatan, ada juga dari BPJS dan JKN, Komisi IX meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Perpres tentang perubahan tarif iuran peserta BPJS mandiri,” ungkapnya, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (18/3).

Syamsul menjelaskan, penundaan tersebut dilakukan hingga audit investigasi di lapangan selesai dilakukan. Hal ini karena melihat beberapa isu permasalahan yang menyebar. Salah satunya yaitu adanya indikasi kerugian yang dialami oleh pihak BPJS.

“Antara biaya yang dikeluarkan dan yang diterima BPJS minus atau negatif. Sehingga jika tidak ada perubahan dalam iuran, maka diperkirakan tahun 2016 ini, akan mengalami defisit antara 5-7 triliun,” jelasnya.

Selain meminta untuk dilakukan audit investigasi sebelum diberlakukannya kenaikan tarif iuran tersebut, Syamsul juga mengatakan, pihaknya meminta agar sebelum menaikkan tarif BPJS, kondisi pelayanan dan fasilitas yang diterima masyarakat sudah optimal.

“Kami minta penundaan kenaikan tarif iuran ini karena kami menganggap banyak hal yang harus terlebih dahulu dibenahi. Seperti pelayanan, fasilitas rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Sehingga nantinya dapat memberikan kenyamanan pada peserta, baik yang menerima PBI ataupun peserta mandiri,” paparnya.

Audit investigasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan fakta berdasarkan tudingan dan isu yang beredar di masyarakat. Diantaranya mengenai permainan rumah sakit dalam melakukan klaim ke BPJS Kesehatan, yang merugikan pihak BPJS.

Kemudian dengan sistem pembayaran yang masih berlangsung, realisasi untuk membantu rakyat miskin menjadi terbalik. Bantuan untuk masyarakat miskin justru digunakan untuk pembiayaan anggota BPJS Mandiri.

“Banyak sekali keluhan tentang itu. Ada juga biaya yang dikeluarkan oleh peserta mandiri itu jauh lebih kecil dari biaya yang digunakan untuk klaim yang dikeluarkan BPJS. Sementara peserta PBI klaimnya lebih sedikit. Seolah-olah peserta PBI yang dibiayai oleh APBN yang membantu pembiayaan peserta mandiri,” paparnya.

Menurutnya, sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif iuran bagi peserta mandiri, pemerintah juga harus berusaha memperbaiki layanan. Jika nantinya hasil audit investigasi di lapangan sudah dilakukan, maka hasil tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

“Kalau hasil audit sudah ada, kita bisa menentukan langkah apa yang akan diambil. Mungkin Komisi IX bisa merubah sikap sesuai investigasi,” ucapnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan tarif iuran bulanan peserta BPJS Mandiri ini juga mendapat penolakan dari banyak kalangan di berbagai daerah.

Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, menilai, rencana kebijakan untuk menaikkan premi (iuran bulanan) bagi peserta BPJS mandiri adalah langkah yang tidak wajar dan tidak masuk akal.

Kebijakan itu dikatakannya sangat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih berada dalam kondisi perekonomian yang sulit.

“Saya tidak sependapat dengan rencana kenaikan iuran tersebut. Dalam situasi yang seperti saat ini, saya kira tidak wajar dan tidak masuk akal jika iuran BPJS naik atau dinaikkan. Ini akan semakin menyulitkan masyarakat,” kata Arief, kemarin.

Rencana kenaikan itu dikatakannya tidak wajar ditengah kondisi sistem BPJS saat ini yang masih amburadul dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan oelayanan kesehatan. Menurutnya, lebih penting terlebih dahulu membenahi sisem pelayanan BPJS agar pelayanan kepada masyarakat bisa benar-benar maksimal.

“Sistem BPJS selama ini masih amburadul dan banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan atau dipersulit. tidak masuk akal jika kemudian bpjs menaikkan tarif iuran,” ujarnya.

Negara, lanjut Arief, seharusnya menyediakan jaring pengaman sosial sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan biaya yang serendah mungkin.

“Intinya, jaring pengaman sosial harus disediakan negara dengan biaya yang serendah mungkin. Bahkan, jika perlu biaya ditanggung oleh negara seperti yang tejadi di negara maju,” tutupnya. (fo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here