30 C
Makassar
Minggu, April 5, 2020

Polda Banten akan Sikat Habis Penambang Emas Ilegal di TNGHS Lebak

BANTEN, JURNALPOST – Polda Banten tidak akan segan-segan menindak tegas siapapun, termasuk bos besar yang terbukti melakukan penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Kabupaten Lebak.

Hal ini disampaikan Kapolda Banten Irjen Pol Agung Sabar Santoso kepada awak media usai bersilaturahmi dengan Perwakilan Ombusdman RI Banten, (13/1/20). “Siapapun yang terbukti melakukan (Pertambangan) di taman nasional tanpa hak, tanpa izin yah kita proses,” katanya.

Dikatakan, jajarannya sudah melaksanakan patroli sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. “Apakah masih ada penambang liar disana? Sudah tidak ada aktivitas tambang masyarakat. Cuma ada beberapa peninggalan yang sudah di police line,” ujarnya.

Dalam patroli, sasarannya adalah sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Lebak yang diantaranya di Kampung Cidoyong, Kampung Lebak Ditu, dan Kampung Cijulang yang disinyalir adanya aktifitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Aminudin Roemtaat menjelaskan, kegiatan Ops PETI bertujuan untuk menghentikan penambangan liar sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku penambang liar yang melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Lebak.

Sementara, Kepala Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan menuturkan yang paling penting ketika memang penambangan itu murni harus dikelola oleh negara tetap harus memikirkan solusi ke depan seperti apa bagi masyarakat yang secara ekonomi mungkin kurang memadai.

“Artinya tidak pendekatan hukum ansih dimana yang terlibat ditangkap, tapi bagaimana Kepolisian juga bisa menangkap oknum-oknum di belakang itu semua yang memanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, dirinya melihat kemudharatan baik kerusakan maupun kematian yang diakibatkan begitu besar dalam penambangan ilegal ini.

“Penambangan mungkin bukan satu-satunya penyebab banjir. Tapi kalau memang terbukti mengakibatkan kemudaharatan orang banyak, pendekatannya bukan lagi sosial tapi hukum. Kalau dalam kacamatan hukum, melanggar ya dihukum,” tegasnya.

Gubernur juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan survey dan menginventarisasi kandungan bahan kimia khususnya merkuri yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas.

Karena, berdasarkan laporan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, hasil perkebunan, pertanian dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas. Sehingga akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang.

Selain itu, Gubernur juga memerintahkan Disperindag untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Terlebih, jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berijin. (Ananta)