Penyelenggara Negara Tak Patuh Laporkan LHKPN

JURNALPOST.COM – Berdasarkan data tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di tiap Provinsi yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tingkat kepatuhan Provinsi Sulsel masih berada di peringkat 24 dari 34 provinsi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel akan segera menyusun regulasi terkait sanksi bagi para penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyampaikan LHKPN-nya sesuai dengan ketentuan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, mengatakan, pihaknya akan segera menyusun regulasi terkait sanksi yang akan diberikan pada wajib LHKPN yang tidak mengisi dan melaporkan harta kekayaannya.

“Kami akan susun regulasi agar menjadi bagian yang wajib ditaati oleh wajib LHKPN, termasuk sanksi bagi yang tidak taat,” kata Latief, kemarin.

Latief mengaku, saat ini pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan jumlah wajib LHKPN yang melaporkan kekayaannya, salah satunya adalah memberikan pelatihan pada wajib LHKPN dalam mengisi laporannya.

Rumitnya proses pengisian dan kurangnya pemahaman para wajib LHKPN dalam pengisian, disebutnya menjadi kendala yang dihadapi selama ini.

Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran LHKPN KPK-RI untuk melaksanakan training of trainer pembimbing pengisian form LHKPN.

Letief juga mengaku, telah menyampaikan kepada pimpinan dewan, serta Bupati/Walikota, untuk segera mengisi LHKPN. Minggu ini, pihaknya juga dikatakannya telah melakukan rapat koordinasi terkait cara pengisian form LHKPN dengan seluruh Pemda.

“Kita undang semua dan lakukan pengisian. Itu Sulsel ya, bukan Pemprov. Insya Allah presentase itu akan jauh lebih meningkat karena sudah kami instruksikan untuk mengisi,” ujarnya.

Latif menjelaskan, yang termasuk wajib LHKPN adalah seluruh pejabat Eselon II, ketua dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, ketua dan anggota DPRD Provinsi, seluruh direksi dan komisaris BUMD, para pemimpin project dan bendaharawan.

Terpisah, Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Syamsuddin Alimsyah, meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mempertegas sanksi untuk wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Syamsuddin berpendapat, salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib LHKPN di Sulsel dalam melaporkan harta kekayaannya, adalah tidak adanya sanksi tegas pada mereka.

Menurutnya, aturan tentang sanksi tersebut sangat penting, walaupu sifatnya memaksa. Hal ini dikatakannya karena memang salah satu fungsi hukum adalah bersifat memaksa, dengan tujuan agar masyarakat taat terhadap aturan.

“Salah satu fungsi hukum memang memaksa. Misalnya gaji atau tunjangan mereka tidak dibayarkan kalau mereka belum memenuhi kewajibannya melaporkan kekayaan,” paparnya.

Lebih jauh Syamsuddin juga mengatkan, seharusnya para pejabat atau penyelenggara negara bisa lebih sadar atas kewajibannya karena mereka seharusnya menjadi aktor pencegah korups dengan menunjukkan transparansi mengenai dari mana dan berapa besar jumlah harta kekayaannya melalui LHKPN tersebut.

Kesadaran tersebut diharapnya bukan hanya dari pihak eksekutif, tetapi juga dari pihak legislatif selaku pengontrol yang mengawasi kegiatan pejabat eksekutif.

“Bagaimana DPRD bisa mengawasi eksekutif kalau di dirinya sendiri belum clear. Sanksinya juga harus dipertegas, karena selama ini yang dikenai sanksi hanya mereka yang memasukkan laporan palsu mengenai kekayaannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur LHKPN KPK, Cahya Harefa, berharap, sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya menyetor LHKPN bukan hanya sebatas ancaman tanpa penerapan.

“Jangan hanya menjadi ancaman, tanpa ada realisasinya. Ini juga bisa diturunkan dalam bentuk peraturan Gubernur, Kabupaten/Kota, bahkan Perda,” ujarnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here