Pemprov Sulsel Serahkan LKPD TA 2015

MAKASSAR, JURNALPOST.COM – Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sulsel kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi Kangkung Lologau, di Gedung BPK Perwakilan Sulsel, Kamis (31/3).

Agus, dalam sambutannya, berharap agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah diperoleh oleh Pemprov Sulsel maupun pemerintah Kabupaten/Kota di Sulsel bisa dipertahankan.

Pemprov Sulsel Serahkan LKPD TA 2015
Wagub Sulsel, Agys Arifin Nu’mang, dan Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Andi Kanhkung Lologau, menandatangani berita acara serah terima LKPD tahun 2015 di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Kamis (31/3)

“Untuk daerah yang belum mendapatkan, terus berupaya untuk meningkatkan opini yang lebih tinggi dari sebelumnya,” kata Agus.

Agus menambahkan, penyerahan LKPD ini akan memudahkan jalannya pemerikasaan terhadap penggunaan APBD bagi BPK yang waktunya sangat terbatas.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi dalam oengelolaan keuangan di daerah, Agus juga meminta, agar pihak BPK bisa melakukan pendampingan.

“Untuk kelancaran pemeriksaan tersebut, perlu adanya pendampingan dari unsur BPK di lapangan dengan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Andi Kangkung Lologau, mengapresiasi kepada Pemprov Sulsel dan beberapa Pemkab/Kota, yang telah menyerahkan LKPD TA 2015 tepat waktu.

“Pelaporan tersebut merupakan pertanggung jawaban APBD setiap tahunnya,” ujarnya.

Menurutnya, LKPD ini merupakan amanah dari peraturan perundang- undangan tentang keuangan negara dan peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan negara, serta Permendagri tentang pelaporan keuangan negara.

Ia menjelaskan, sistem pengeloaan keuangan di tahun 2015, sangat berbeda dengan sistem yang digunakan pada tahun sebelumnya, karena tahun 2015 telah menggunakan sistem pengelolaan keuangan dengan berbasis akrual.

“Sistem akrual adalah ketika terjadi transaksi maka harus mutlak diakui dan dicatat sekalipun belum keluar anggaran, sedangkan sistem sebelumnya adalah anggaran keluar terlebih dahulu baru diakui dan dicatat,” terangnya.

Ia juga mengayakan, bahwa tidak menutup kemungkinan ada banyak kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam penyusunan LKPD TA 2015 ini.

Ia berharap, agar Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk intens melakukan komunikasi dengan pihak BPK yang bertugas di lapangan.

“Ini agar pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai target waktu pemeriksaan, yaitu 60 hari dari waktu penyerahan LKPD,” ujarnya.

Selain Pemprov Sulsel, pada kesempatan yang sama, Walikota Palopo, Judas Amir, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Dolla Mando, juga melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2015 daerahnya kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel. (fo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here