Beranda Citizen Report Mahasiswa FH UMI Diskorsing, Mahasiswa itu Akan Tuntut Dekan FH UMI

Mahasiswa FH UMI Diskorsing, Mahasiswa itu Akan Tuntut Dekan FH UMI

759
0

JURNALPOST.COM, MAKASSAR —Kampuslah satu-satunya sebagai ruang mimbar bebas mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya maupun menuangkan gagasan yang cemerlan, tapi ternyatanya itu sudah terbalik karena mahasiswa yang menyampaikan pendapat itu dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Terjadi dalam fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar (UMI ) yang mengeluarkan skorsing kepada dua orang mahasiswanya yang bernama Andi Fajar Gusnawan angkatan 2015 dan Fikram Maulana angkatan 2014.

Mahasiswa yang di akorsing ini dituduh melanggar peraturan UMI No 1 tahun 2014 tentang ketentuan pokok akademik maupun peraturan UMI No 1 tahun 2013 tentang ketentuan pokok kemahasiswaan.

Mahsiswa yang diskorsing ini hanya melakukan aksi dalam kampus dengan menuntut transparansi anggaran dan meminta mahasiswa dilabatkan dalam pembahasan kebijakan kampus karena justru tuntutan inilah berujung pada dikeluarkannya SK skorsing oleh dekan dan diberikan kepada mahsiswa yang bersangkutan pada hari kamis, 8 Maret 2018.

“Saya kaget pada saat saya terima surat skorsing itu karena saya hanya turun aksi dengan mempertanyakan transaparansi anggran tapi justru saya di skorsing, nah padahal itu persolan transparansi diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan uu no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam pasal 63 huruf B bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip  transparansi. Hal senada yang disampaikan juga andi F Fajar Gusnawan yang sebagai korban skorsing juga, Lanjut fikram bahwa kasus ini saya akan bawa ke pengadilan,” kata Fikram Maulana.

Sementara itu, Saeful sebagai alumni fakultas Hukum UMI, mengungkapkan, ia merasa miris mendengar SK skorsing yang dikeluarkan Dekan Fakultas Hukum UMI dia berpendapat bahwa sanksi itu sebelum dijatuhkan kepada mahasiswa seharusnya  diberikan ruang dulu untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan.

“Kita ketahui bersama bahwa menyampaikan pendapat itu kan sudah di jamin dan dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan diatur lebih lanjut dalam uu no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum,” ungkap Saeful.

Skorsing ini, lanjut Saeful, adalah suatu pelanggaran terhadap UUD 1945 maupun UU No 9 tahun 1998, dan ini tidak bisa di diamkan harus ditindak lanjuti dirana hukum, katanya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here