Laksanakan UNBK, SMA Negeri 5 Makassar Harus Tambal Sulam

  • Whatsapp

JURNALPOST.COM – Walaupun menyatakan siap untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kompuer (UNBK), SMA Negeri 5 Makassar, masih harus melakukan tambal sulam untuk penyelenggaraannya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makasar, M Yusran, mengaku, pihaknya terpaksa harus mencari pinjaman dana untuk melaksanakan UNBK ini.

Baca Juga

“Kami harus tambal sulam dan pinjam kiri kanan untuk penyelenggaraannya. Untuk pembenahan ruangan saja, kami dibantu oleh orang tua siswa. Dana BOS kami belum cair. Siapa bilang penyelenggaraan UNBK ini justru lebih mudah dan murah? IT itu mahal dan butuh investasi besar. Tapi secara umum kami siap,” kata Yusran, kemarin.

Kondisi Ruangan Ujian SMA Negeri 5 Makassar
Kondisi Ruangan Ujian SMA Negeri 5 Makassar

Yusran menjelaskan, pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 5 Makassar akan diikuti oleh 275 siswa IPA, dan 120 siswa IPS. Untuk itu, telah disiapkan 7 ruangan yang masing-masing ruangan terdiri dari 23 unit komputer/laptop.

“Finalisasi itu 7 kelas, 6 kelas utama, dan tiap ruangan ada server. Tiap kelas/ruangan berisi 23 komputer. Karena keterbatasan, satu hari kita bagi jadi 3 shift. Listrik 33 ribu watt, dan UPS 1200 watt kita siapkan,” paparnya.

Untuk antisipasi masalah pasokan listrik, Yusran mengaku pihaknya tidak memiliki atau menyiapkan atau menyewa genset karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh pihak sekolah.

“Kita tidak bisa sewa genset karena dana BOS kita belum cair. Tetapi kita berharap nanti tetap bisa berjalan normal karwna untuk masalah listrik, sudah ada MoU dengan PLN, selama UN tidak ada pemadaman di sekolah. Kecuali ada kondiai tertentu, ya kita hanya bisa berdoa saja,” ujarnya.

Untuk sarana penunjang pelaksanaan UNBK seperti komputer atau laptop, pihaknya juga meminjam sejumlah unit dari sekolah lain.

“Kita ini pinjam 10 komputer dari SMA 14 dan 15 unit dari SMA 9,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait bantuan dari pihak Kementerian untuk setiap SMA yang melaksanakan UNBK dengan jumlah Rp200 juta tiap sekolah, Yusran mengaku, pihaknya belum menerima bantuan tersebut.

“Memang saya dengar seperti itu, ada bantuan dari Kementerian untuk tiap sekolah (SMA) yang melaksanakan UNBK, tapi kita belum terima itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Ujian Nasional (UN) untuk Provinsi Sulsel, yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Salam Soba, mengatakan, hingga saat ini, berdasarkan laporan yang ia terima, sekolah-sekolah di Sulsel yang akan melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK/CBT) secara umum saat ini semuanya sudah siap.

“Berdasarkan laporan yang kita terima dari sekolah-sekolah yang akan melaksanakan UNBK/CBT, secara umum mereka sudah siap,” kata Salam, baru-baru ini.

Sekolah-sekolah di Sulsel yang akan melaksanakan UNBK/CBT tahun ini, menurutnya adalah sekolah-sekolah yang memang mengajukan diri dan sejak awal memang sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelar UN dengan sistem berbasis komputer.

“Kita tidak pernah meminta atau memaksa sekolah. Mereka sendiri yang mengajukan diri. Tidak mungkin mereka berani mengajukan diri kalau mereka tidak siap, termasuk sarana dan prasarana penunjang,” ujarnya.

Salam menjelaskan, tidak semua sekolah di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sulsel akan melaksanakan UNBK. Tahun ini untuk di Sulsel, hanya 142 sekolah yang akan melaksanakan UNBK ini.

“Sekolah yang tahun ini akan menggelar UNBK itu untuk SMA hanya 41 sekolah dari 13 Kabupaten/Kota, untuk SMK hanya 83 sekolah dari 24 Kabupaten/Kota, dan untuk tingkat SMP hanya 18 sekolah dari 9 Kabupaten/Kota,” paparnya.

Salam juga mengaku, pihaknya, saat ini hingga pelaksanaan UN nanti akan terus melakukan koordinasj dengan pihak Kabupaten/Kota, PLN, dan Telkom untuk memastikan pelaksanaan UNBK ini berjalan lancar.

“Kita terus koordinasi dengan Kabupaten/Kota, PLN, dan Telkom untuk terus memastikan kesiapan pelaksanaan UNBK/CBT semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Termasuk masalah server,” ungkapnya.

Untuk masalah bantuan dari Kementerian kepada sekolah (tingkat SMA) pelaksana UNBK/CBT, Salam mengatakan, hal itu langsung diberikan dari pihak Kementerian kepada masing-masing sekolah.

“Kalau itu tidak melalui kita, dari Kementerian langsung ke masing-masing sekolah,” tutupnya. (fo)

Disarankan Untuk Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *