80,12 Persen Penyelenggara Negara di Sulsel Tidak Patuh LHKPN

JURNALPOST.COM – Salah satu upaya penerapan transparansi para penyelenggara negara yaitu dengan melakukan pendataan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Provinsi Sulawesi Selatan, masih terbilang rendah. Jumlah tidak patuh LHKPN Sulsel mencapai 3.635 atau 80,12 persen, dengan rincian tidak patuh wajib isi form A sebanyak 2.804 atau 61,80 persen dan tidak patuh pada wajib isi form B sebanyak 731 atau 18,32 persen.

80,12 Persen Penyelenggara Negara di Sulsel Tidak Patuh LHKPN

“Wajib isi form A ini bagi orang yang belum pernah sama sekali melaporkan LHKPN-nya, sedangkan Form B bagian orang yang sebelumnya telah melaporkan, tetapi terjadi mutasi atau perpindahan, dan belum melaporkan kembali,” ungkap Team Leader Pendaftaran LHKPN, Harun Hidayat, saat memaparkan data LHKPN pada Rapat Koordinasi LHKPN Pemda se-Sulsel di Hotel Aryaduta, Rabu (23/3).

Lebih jauh Harun mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, posisi Sulsel berada pada ranking 24 secara nasional, dengan persentase tingkat kepatuhan Sulsel 19,88 persen. Angka ini merupakan rata-rata wajib LHKPN dari pihak eksekutif, legislatif, dan BUMD.

Kepatuhan LHKPN Sulsel secara nasional masih berada di peringkat 24, dengan jumlah wajib LHKPN 4.517, dan yang telah patuh sebanyak 902. Tingkat kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Untuk peringkat pertama kepatuhan LHKPN diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta, dengan wajib LHKPN sebanyak 10.925, dan tingkat kepatuhan sebanyak 10.094 atau 92,39 persen.

Sedangkan untuk peringkat terakhir tingkat kepatuhan LHKPN, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 3235, dan yang telah patuh sebanyak 178 atau 5,50 persen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, dalam sambutannya dalam acara tersebut, menyampaikan, salah satu instrument pengendalian terhadap korupsi adalah kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN.

Untuk itu, Latief mengatakan, wajib bagi setiap penyelenggara negara, khususnya yang mempunyai resiko, untuk mengisi LHKPN dengan tidak sekedar mengisi, tetapi dibutuhkan kejujuran dan integritas yang muncul dari individu penyelenggara negara untuk melaporkan data kekayaan yang dimiliki apa adanya.

“Saat ini keinginan untuk mengisi LHKPN sangat tinggi namun masih terkendala oleh pemahaman dan kelengkapan data yang mereka miliki. Untuk itu, Kehadiran KPK sangat diharapkan untuk memberi bimbingan dan arahan sehingga informasi dapat diisi dan disajikan dengan baik,” ujarnya. (fo/)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here