Muh. Basri Lampe: PHK oleh PT. LONSUM tidak Sesuai Mekanisme, Besok RDP di DPRD Prov

Rabu, Agu 9, 2017 | 218 views

Demo tolak PHK massal secara sepihak di depan Kantor DPRD Kab. Bulukumba

Jurnalpost. com, Bulukumba – Karyawan PT. PP London Sumatra (Lonsum) Indonesia Tbk dalam hal ini Estate Balombessie dan Estate Palangisang Kab. Bulukumba. Kembali mengugat dengan meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Propinsi Sulsel. Karena pihak perusahaan melakukan PHK massal secara sepihak yang korban kurang lebih 120 orang.

Permintaan karyawan akhirnya diterima oleh DPRD Propinsi dan dijadwalkan RDP Kamis, 9 Agustus 2017 besok Pukul 13.30.

Salah satu korban PHK Nasir mengatakan, PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. LONSUM adalah sangat merugikan pihak karyawan. Karena karyawan yang di PHK dominan baru-baru diangkat menjadi karyawan tetap, ujar Nasir.

“Ini alasan mengada-ada kalau pihak perusahaan menganggap karyawan yang di PHK itu adalah malas, tidak memenuhi target perusahaan dan tidak patuh. Mana bisa kita tahu bahwa kita malas dan tidak memenuhi target kalau perusahaan tidak memberikan peringatan atau SP, alasan perusahaan itu hanya omong kosong,” kata Nasir.

Sementara itu Humas LP Lonsum Rusli mengungkapkan, alasan PHK dilakukan demi efisiensi. Menurutnya, hal itu juga diberikan ruang dalam Undang-undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 164 ayat (3), jelas Rusli sesuai diungkapkan di media khittah.co.

Salin itu salah satu tim advokasi dari Forum Perjuangan Buruh Kab. Bulukumba Muh. Basri Lampe menjelaskan, bahwa apa yang dikatakan Rusli tidak sesuai mekanisme efisiensi yang di atur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, pungkas Basri.

“Memang ada redaksi efisiensi dalam Pasal 164 ayat (3) tapi harus memenuhi mekanisme. Seharusnya pihak perusahaan mempertimbangkan apakah perusahaan mengalami kerugian ataukah karyawan tidak memenuhi aturan perusahaan. Tapi perusahaan tidak mengalami kerugian sama sekaili kata Rusli saat saya temui, kalau karyawan tidak mematuhi aturan maka pihak perusahaan bertindak secara profesional yaitu berikan SP 1 sampai SP 3 supaya karyawan mengetahui kesalahannya, tapi ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan,” tutup Basri yang juga mahasiswa FH UMI itu.(Rls)

Like it? Share it!

Leave A Response