JURNALPOST – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dinilai tidak tangkas atau lamban dalam mengatasi konflik Rohingya. Kewenangan UN seharusnya ditumpah ruahkan untuk mengatasi persoalan kemanusiaan, karena jika tidak tegas bisa menimbulkan konflik antar negara.
Hal itu diungkapkan oleh ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Kabupaten Pandeglang, Yogi Iskandar menyikapi konflik etnis Rohingya. Menurut Yogi, ada beberapa hal yang telak bisa dilakukan oleh UN sebagai sanksi terhadap negara pembantai seperti Myanmar.
“PBB memiliki UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB, yaitu salah satu dari enam lembaga penting di PBB. Lembaga tersebut memiliki kewenangan meminta seluruh negara anggota PBB, untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik, mengapa tidak segera dilakukan? Jelas ini karena PBB lamban mengatasi konflik Rohingya,” kata Yogi yang juga sebagai Relawan Demokrasi Provinsi Banten, Selasa (5/9).
Konflik di Rohingya kata Yogi, mengancam perdamaian dunia. Terlebih, lanjut Dia, pembantaian yang dilakukan di Myanmar ada sangkut pautnya dengan agama. Yogi meminta PBB bergerak cepat sebagaimana lembaga internasional yang professional.
“Konflik Rohingya juga bukan lagi masalah nasional bagi Myanmar, namun sudah menjadi konflik pemicu keamanan internasional. Janganlah PBB hanya melakukan seremonial diskusi dan kampanye perdamaian dunia saja, namun buktikan bahwa PBB bisa melindungi kaum tertindas,” ujar Yogi.
PBB juga diharapkan melakukan upaya, yang berorientasi kepada penyelamatan manusia. Karena jika hanya meredam saja tidak cukup. Kata Yogi, secara kejiwaan etnis Rohingya pasti mengalami stress akibat ketakutan, keterasingan, bahkan dihantui oleh kematian.
“Terutama anak-anak dan perempuan etnis Rohingya, pasti mereka mengalami gangguan psikis, jadi PBB jangan hanya berupaya untuk meredam konflik. Tapi pastikan korban mendapat asupan nutrisi secara mental juga,” pungkasnya.
